Batas Pembayaran dan Pelaporan Berbagai Jenis Pajak

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran	Batas Waktu Penyampaian/Pelaporan SPT
1	PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya	paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
2	PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
3	PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan atas tanah/atau bangunan baik dipotong/dipungut atau dibayar sendiri	Sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
4	PPh Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
5	PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
6	PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
7	PPh Pasal 23/26 yang dipotong oleh pemotong	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
8	PPh pasal 25	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
9	PPh Pasal 22, PPN, PPnBM atas impor	Bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor	tidak ada pelaporan
10	PPh Pasal 22, PPN, PPnBM atas impor yang dipungut DJBC	disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak	melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
11	PPh pasal 22 yang dipungut Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat penanda tangan SPM	disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran/pencairan melalui KPPN
12	PPh pasal 22 yang dipungut bendahara	disetor pada 7 hari setelah pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai APBN/APBD, dengan menggunakan SSP an. Rekanan dan di tanda tangani Bendahara	paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir
13	PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh WP Badan tertentu	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya	paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
14	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak	akhir bulan berikutnya	paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
15	PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar pabean	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
16	PPN Kegiatan Membangun Sendiri / PPN KMS	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
17	PPN, PPnBM yang dipungut pejabat penandatangan SPM sebagai pemungut PPN	disetor pada hari yang sama saat pelaksanaan pembayaran melalui KPPN
18	PPN, PPnBM yang dipungut bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN	7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran melalui KPPN
19	PPN, PPnBM yang dipungut oleh pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
20	PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir	paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
21	Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b)	harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak